Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977
Buku ini berisi salinan Keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia no. 0134/0/1977 tentang perincian tugas satuan organisasi pengawas dan penilik di lingkungan kantor wilayah depar...
Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Bandung, 2012
Di antara wujud intangible culture yang memiliki peluang besar menjadi maskot sebuah daerah/budaya untuk waktu yang relatif lama adalah kain tradisional. Dalam konteks kain tradisional, Kain Tapis Lam...
Tara bahasa adalah himpunan pawkan umum berdasarkan srruktur
bahasa. Struktur bahasa, yang membentuk satuan-satuan yang bermakna,terdiri atas tata bunyi, tata bentuk, dan tata kalimat. Struktur baha...
Bahasa dan KesusatraanBahasa DaerahKamus BahasaPenelitian Bahasa dan Sastra
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1999
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 205/U/1999 tentang kebijaksanaan tahunan departemen pendidikan dan kebudayaan tahun 1999 ini diharapkan dapat dijadikan pedoman dal...
Bahasa Lampung terbagi dalam dua dialek besar, yaitu bahasa Lampung dialek O dan bahasa Lampung dialek A. Tiap-tiap dialek itu terbagi pula atas subdialek sehingga dikenal bahasa Lampung Abung, bahasa...
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1999
Keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan republik Indonesia nomor 208/P/1999 tentang penerbitan naskah dan/atau buku yang dihasilkan oleh proyek/rutin di lingkungan departemen pendidikan dan kebuda...
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1993
Buku ini merupakan salinan Keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan republik Indonesia nomor 0212/P/1993 tentang penerbitan naskah dan/atau buku yang dihasilkan oleh proyek di lingkungan departemen...
Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata
Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, 2003
SPM ini mencakup tiga aspek penanganan kesenian yaitu: perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan. Masing-masing aspek tidak dapat diatur secara terpisah karena setiap kegiatan sering mempunyai beber...
Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata
Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, 2002
Petunjuk Pelaksanaan ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman dan kelancaran pelaksanaan tugas di bidang kearsipan di lingkungan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata;
1. Agar kegiatan pengurusan da...