Pemantapan dan pengembangan pengawasan fungsional pendidikan dan kebudayaan

Dalam rangka pelaksanaan Repelita V dan penyelenggaraan sistem pendidikan nasional berdasarkan Undang-undang No.2 Tahun 1989, tugas dan tanggung jawab Depdikbud semakin berat dan luas. Untuk itu kepengawasan di lingkungan Depdikbud, baik pengawasan melekat maupun pengawasan fungsional masih harus ditingkatkan dan dikembangkan.
Konsekuensi logis dengan diberlakukannya UUSPN terutama yang bersangkutan dengan pasal 52 dan 53 maka ruang lingkup dan sasaran pengatwasan menjadi semakin luas dan kompleks. Dengan demikian pengawasan tidak lagi hanya meliputi aspek teknis administratif dan edukatif saja melainkan harus dapat menjangkau sampai hal-hal yang
berhubungan dengan aspek Idiologi dan politik.
Peningkatan dan pengembangan pengawasan fungsional mutlak diperlukan sepadan dengan peningkatan fungsi pelaksanaan tugas Depdikbud yang makin berat dan luas. Dalam rangka pengorganisasian aparat pengawasan fungsional di pusat dan di daerah perlu ditinjau kembali dan

dimantapkan. Demikian pula fungsi dan peranannya dalam sistem mekanisme manaJemen Depdikbud harus dimantapkan pula. Bersamaan dengan itu struktur pengawasan fungsional di lingkungan Depdikbud yang ada perlu dianalisa dan dievaluasi, serta dirumuskan pola kepengawasan yang mampu menjangkau penyelenggaraan sistem pendidikan nasional, yang meliputi pula instansi di luar Depdikbud dan pendidikan swasta. Kemampuan profesional dan kemantapan sikap para petugas pengawasan perlu dibenahi dan dimantapkan, agar mampu mengemban tugas
dan tanggung jawab yang memerlukan ketrampilan dan integritas yang tinggi.